Peradi Gelar Sosialisasi Pendampingan Hukum Desa Di Seluruh Kades Kec. Belimbing

Sigapnews.co.id l Muara Enim – Kehadiran Pengacara/kuasa Hukum di tengah Pemerintahan Desa saat ini tentunya menjadi hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Saat ini keberadaan desa semakin diperhatikan oleh pemerintah pusat. Diantaranya dengan adanya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa semakin menegaskan kewenangan dan kemandirian desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian, kekhawatiran terjadinya penyelewengan yang berawal dari kurangnya pemahaman yang baik terhadap suatu aturan diperlukan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum.

Advokat atau lebih dikenal dengan istilah pengacara atau penasehat hukum/kuasa hukum adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), maka Advokat adalah salah satu pihak yang dapat digunakan dalam membantu memberikan pemahaman yang baik terkait dengan peraturan perundang-undangan.

Maka advokat atau penasehat hukum/kuasa hukum dapat dijadikan salah satu solusi untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam memahami setiap peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan desa termasuk didalamnya peraturan tentang pengelolaan keuangan pemerintahan desa.

Oleh karenanya Kepala Desa se- Kecamatan Belimbing, menerima Advokat PERADI yg tergabung di KANTOR HUKUM PANDU SEMESTA and PARTNERS disosialisasikan untuk  pendampingan hukum.

Seraya dengan itu maka pada hari Senin, 29/04/2024 bertempat di aula Kantor Camat Belimbing Peradi Kabupaten Muara Enim melaksanakan sosialisasi seluruh Kepala Desa se- Kecamatan Gunung Megang dengan Kantor Hukum Pandu Semesta and Partners

Palen Satria.SH selaku Direktur Kantor Hukum Pandu Semesta menyampaikan, dalam menjalankan tugasnya, sebenarnya Kepala Desa bisa mendapatkan pendampingan Hukum, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (2) huruf n berbunyi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi banyaknya Lembaga dan Kantor Hukum yg mengajukan Penawaran Pendampingan Hukum kepada Kepala Desa, Palen Satria mengatakan “itu sah-sah saja akan tetapi harus diingat dalam hal ini menggunakan uang negara, jadi harus benar – benar jelas proses dari awalnya, mungkin tdk hari ini permasalahan itu timbul akan tetapi dikemudian hari. Lanjutnya.

Kantor Hukum Pandu Semesta sendiri merupakan tempat berkumpul atau Persekutuan hukum dari para Advokat PERADI Cabang Muara Enim.

Ditambahkannya pendampingan hukum ini berlaku untuk pemerintah desa perangkat desa dan masyarakat juga mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma/gratis, dengan catatan mendapatkan rekomendasi dari Kades tercatat dalam golongan kurang mampu.

"Namun perlu diketahui pendampingan hukum ini ada tiga hal yang kami tidak dampingi yaitu, hukum masalah pencabulan, teroris dan narkoba, selain itu silahkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk pendampingan kami siap," pungkasnya.

Ketua Forum Kepala Desa Belimbing Suardi dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya terkait sosialisasi ini mengatakan “sangat menyambut baik dengan kehadiran advokat untuk mensosialisasikan dalam pendampingan hukum untuk desa. Terlebih kami sangat senang dan sangat mengaharapkan pendampingan hukum. Tentunya dapat membantu dalam penyelesaian masalah yang tentu kami tidak memahami masalah dengan hukum.

"Kami dalam Waktu dekat ini akan bermusyawarah dengan seluruh kades terkait pendampingan ini. Tentunya kami sangat menerima namun semua itu tak terlepas dari kesepakatan bersama," jelas Suardi.

Turut hadir PLT Camat Belimbing dan seluruh kades Se-Kecamatan Belimbing.