Tanpa Papan Informasi, Berdalih Dana Asosiasi Bupati Bangunan Box Culvert dijalan Pemda Muara Enim

MUARA ENIM - Kami bersama awak media sigapnews.co.id dan liputankhusus.com di dalam perjalanan melewati jalan Pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dari bangun Sari hendak ke Saka Jaya Muara Enim, terlihat di jalan pas perkebunan PT PN IV regional VII Sungai Lengi saat di tanya Kades Gunung Megang Dalam Apriadi membenarkan wilayah tersebut benar wilayah Gunung Megang Dalam, tepat setelah melewati jembatan Sungai Lengi ada bangunan pemasangan BOX Cukvert, saat di tanya salah satu pekerja mengenai bangunan itu, siapa kontraktornya atau CV mana yang mengerjakan, dia hanya menjawab "ini tidak memakai CV atau kontraktor, ini bangunan dari dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) asosiasi bupati Muara Enim pak, ujarnya Selasa (10/11/2026) kemarin.

Yang menjadi pertanyaan disini bukannya itu tetap dana dari negara walaupun melalui dana kabupaten , namun tampak terpantau di lokasi pengerjaan tidak terlihat adanya papan informasi keterangan bangunan tersebut, dari anggaran mana dan pelaksana darimana,

Terpantau dugaan masih ada yang mengangkangi keterbukaan informasi publik terutama pada proyek yang menggunakan dana negara baik dari dana desa atau kabupaten bahkan proyek propinsi

Bukannya ini dasar hukumnya:

Kewajiban pemasangan papan nama atau informasi proyek didasarkan pada prinsip transparansi agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.

Dasar Hukum Utama

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Menjadi landasan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai badan publik, termasuk penggunaan anggaran pembangunan.
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dan perubahannya): Mewajibkan transparansi dalam setiap pelaksanaan pengadaan yang dibiayai negara.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 29/PRT/M/2006 dan Nomor 12/PRT/M/2014: Mengatur teknis penampilan, tapak bangunan, serta keharusan pemasangan papan nama kegiatan fisik.
• Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur setempat (contoh: Pergub DKI Jakarta No. 107/2012 atau Pergub No. 19 Tahun 2019 tentang Pemasangan Papan Informasi PSU).

Hingga berita ini di terbitkan mencari cari dinas terait yang dapat dihubungi, namun dari keterangan kawan kawan media bahwa sejak ada OTT KPK RI kemarin staf atau dinas terkait banyak yang ganti, sehingga tak dapat mengkomfirmasi, dan tem awak media akan terus menelusuri mencari keterangan resmi dari dinas terkait.

Rill// team