Diduga Proyek Siluman, Renovasi Rumah Dinkes Yang Terletak Di Desa Sumaja Makmur Menuai Kritikan

SIGAPNEWS.CO.ID I MUARA ENIM - Renovasi Rumah Kesehatan yang terletak di desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, diduga Bangunan Siluman dan menuai berbagai pertanyaan serta kritikan berbagai pihak.

Pasalnya, dalam teknis pelaksanaanya terkesan tidak transparan dimana di lokasi proyek, pihak kontraktor pelaksana tidak memasang papan nama proyek, seperti yang diamanatkan dalam kepres untuk kegiatan proyek yang dibiayai pemerintah harus memasang papan informasi.

Media yang bertugas sebagai kontrol sosial kebingungan untuk memberikan saran atau kritik, dan bertanya-tanya ini pembangunan bersumber dari dana pribadi atau dana dari Negara.

Salah satu pekerja saat ditanya tidak mengetahui masalah itu, mereka hanyalah pekerja, silahkan tanya pelaksana nya ya, yang sebutnya Serli sebagai penanggung jawab dan kades, "ujarnya.

Setelah berbincang dengan pekerja media inipun langsung menghubungi kades via pesan WhatsApp namun kadespun tidak tahu masalah itu bahkan di tanya Nomor kontak serli tidak ada.

Selanjutnya awak media berusaha menghubungi kepala Puskesmas Sumaja Makmur namun saat ini belum ada balasan apapun bahkan nomornya tidak aktif atau bahkan di blokir karena terlihat masih centrang satu saat di hubungi via WhatsApp.

Diketahui renovasi rumah dinas tersebut sudah berjalan 4 hari mulai tanggal 29 Juli 2025 kemarin hingga saat ini belum terlihat papan informasi tersebut.

Salah satu warga di jumpai Berlin sedang melihat bangunan tersebut yang ditemui wartawan pada, Sabtu (2/8/2025) pun mempertanyakan pembangunan renovasi ini. 

“Saya baru melihat kalau renovasi perumahan namun sayangnya saya melihat di lokasi tidak ada papan proyek. Padahal, sepengetahuan saya setiap bangunan yang dibiayai pemerintah itu harus ada papan proyeknya,” katanya.

Lebih lanjut menyebut, bahwa proyek yang dibiayai pemerintah dalam pelaksanaanya harus transparan, salah satunya dengan memasang papan nama proyek yang bertujuan agar semua masyarakat bisa mengetahui dan ikut melakukan pengawasan.

“Kami menilai pihak pelaksana Pembangunan ini tidak transparan. Seharusnya dipasang papan proyeknya, jadi kami masyarakat bisa mengetahui, berapa biayanya, berapa lama waktu pelaksanaan dan siapa kontraktor pelaksananya. Tapi ini sebagai masyarakat kami tidak tahu, bagaimana kami akan melakukan kontrol,” sambungnya.

Lebih lanjut dia berharap kepada pihak pihak yang berkompeten dibidangnya agar dapat melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut.

“Kami berharap, pemerintah kabupaten dan dinas kesehatan selaku pihak pemilik bangunan dapat melakukan pengawasan secara ketat, sehingga pembangunan itu dapat berjalan sesuai aturan dak RAB yang ada,” harapnya.

Begitupun salah satu kontrol sosial Nazaruddin juga mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan,
Jika mengacu pada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, proyek tersebut bertolak belakang dengan undang undang karena terkesan ditutup-tutupi. Ini seolah-olah sengaja tidak mentaati aturan tersebut. Kalo memang itu akan dipasang sudah barang tentu sebelumnya sudah disiapkan. Jangan di anggap nilai rupiah tidak seberapa namun itu bentuk ketaatan kita pada aturan pemerintah.

Dari hal sepele saja tidak mentaati, bagaimana dengan bangunan ini apakah dapat dijamin kwalitas dan hasil yang terbaik. Melihat kebelakang sering sekali di kontrol malah dikatakan kita ini urusan gawe orang, namun kenyataan banyak sekali bangunan yang belum lama sudah rusak,.

Kami berharap bangunan ini segera di periksa dan benar-benar di awasi, sehingga terjamin mutu dan sesuai apa yang diharapkan, "jelasnya.

Sementara itu, kepala dinas kesehatan Kabupaten Muara Enim, Eni Zatila saat dihubungi via WhatsAp hanya menjawab "Terimakasih infonya..nanti saya follow up ke PPK????

Dari hasil penelusuran dilapangan bahwa sebagai pemenang tendernya yaitu dari CV Putra Abadi, berdasarkan keterangan dari pekerja. Adapun pagu anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum diketahui, namun diperkirakan ratusan juta rupiah. Hingga berita ini terbit belum dapat dikonfirmasi pihak pelaksana atau kontraktornya untuk mendapatkan keterangan resmi terkait bangunan renovasi tersebut. (Tim)