Jon Dries Fraksi PKS: Pencegahan Karhutla Perlu Diperkuat secara Sistematis dan Terukur
JOn Dries, ST., MM Fraksi PKS sekaligus anggota DPRD Kabupaten Muara Enim
SIGAPNEWS.CO.ID I MUARA ENIM — Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Muara Enim, Jon Dries, ST., MM mengingatkan perlunya penguatan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring meningkatnya kejadian di sejumlah daerah, termasuk di Kebupaten Muara Enim. Hal tersebut telah disampaikan Fraksi PKS pada pemandangan umum rapat paripurna ke 2 tanggal 5 Agustus 2026 kemarin, Jum'at (8/8/2026).
Menurut data BMKG puncak kemarau akan terjadi pada bulan Agustus - September 2026. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi seperti penerbitan SK status keadaan Siaga darurat selama 121 hari dan pembuatan posko pengaduan di 3 titik di wilayah Kabupaten Muara Enim. Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa sistem pencegahan masih perlu diperkuat agar penanganan tidak lebih banyak dilakukan setelah api meluas.
Badan Penanggulangan Bantuan Darurat (BPBD) kabupaten Muara Enim menginformasikan kebakaran hutan dan lahan terjadi di 4 titik di Kabupaten Muara Enim pada tanggal 8 Agustus 2026 yaitu kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, Gunung Megang, dan Gelumbang.
“Pemerintah telah bekerja, tetapi ikhtiar pencegahan perlu dibuat lebih sistematis, terukur, dan menjangkau daerah rawan hingga tingkat tapak. Semakin dini api ditemukan dan ditangani, semakin kecil pula dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi,” ujar Jon Dries.
Wakil Rakyat Dapil II ini mendorong penguatan patroli terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, serta Masyarakat Peduli Api. Pemanfaatan teknologi pemantauan titik panas, sistem peringatan dini, kamera pengawas, dan pelaporan cepat berbasis masyarakat juga perlu diperluas.
Jon Dries turut menyampaikan akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap setiap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi. Menurutnya, ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi, penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, pendampingan petani, serta percepatan restorasi dan pembasahan kembali lahan gambut.
Selain itu, ia meminta koordinasi BPBD, BMKG, TNI-Polri, dan stakeholder semakin dipadatkan, termasuk dalam pemenuhan personel, peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, dukungan logistik, dan perlindungan bagi petugas lapangan di wilayah rawan.
“Karhutla ini perlu dipandang sebagai kejadian yang bukan saja musiman semata, namun perlu diperhatikan sebagai persoalan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan yang membutuhkan kerja bersama, konsisten, serta berorientasi pada pencegahan,” tutup Jon Dries.
Editor :Sapriansyah
