Puluhan Warga Petani Sawit Gelar Aksi, Tuntut Pemerintah Batalkan Ekspor Migor dan CPO

Sriwijayanews l Muara Enim - Puluhan petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi di depan kantor Bupati Muara Enim, Selasa (17/5).

Aksi tersebut merupakan salah satu upaya menyikapi larangan ekspor minyak goreng dan CPO, pasalnya kebijakan tersebut berdampak pada anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. 

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, selamatkan petani sawit Indonesia, beserta dua mobil yang diisi penuh dengan Kelapa Sawit, pantauan di lapangan, terlihat puluhan anggota Kepolisian dan Satpol PP  diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut.

Ketua DPD Apkasindo Muara Enim, Muawiyah mengatakan selain mempertanyakan harga yang tidak sesuai dengan ketetapan Dirjen Perkebunan, lebih jauh pihaknya menjerit karena ongkos produksi yang tidak sesuai.

Pasalnya, lanjut Muawiyah, harga pupuk segala jenis naik dua kali lipat bahkan lebih, sehingga ongkos produksi dan perawatan melambung tinggi.

"Harusnya PTPN mempertimbangkan harga beli mereka sesuai dengan ketetapan minimal, saat ini sudah banyak petani sawit yang mandiri, sementara PTPN VII  tidak mengambil dari plasma atau kemitraan, mereka lebih mengutamakan mengambil dari lahan mereka saja, ini tentu menyiksa," ujar Muawiyah.

Ditambah lagi, kata Muawiyah, selain mahal, pupuk tersebut juga sulit didapat, sedang setiap kavling (2 hektar) dibutuhkan pupuk sekitar 7 ton setahun "Untuk pestisida saja kenaikan harga lebih dari 100 persen, akibatnya petani tidak mampu lagi merawat kebun Sawitnya," ujar Surono.

Sekretaris DPD Apkasindo Muara Enim, sekaligus koordinator aksi, Surono mengatakan, aksi ini merupakan upaya agar larangan ekspor CPU dan rangkaiannya itu dicabut karena dari larangan ekspor CPO ini mengakibatkan petani menderita, dan aksi ini serentak secara nasional.

"Ini bukan lagi penurunan harga, tapi perubahan harga, sebelumnya rata-rata kami terima sebelum ditutup ekspor itu kami bisa menerima 3.100/kg setelah terjadi penutupan itu sekarang ini tinggal 1100/kg untuk yang sawit kecil lebih rendah lagi yang dulunya 2.500 sekarang tinggal 500 bahkan sudah banyak yang tidak bisa dijual," ungkapnya.

Saat ini, ujar Surono, pabrik bahkan tidak menerima lagi yang Kelapa Sawit kecil, dampak yang dirasa oleh para petani sangatlah buruk, sawit-sawit yang tidak laku tadi dibiarkan membusuk bahkan ada yang sengaja tidak memanen Kelapa Sawitnya karena ongkos produksi dengan harga jual benar-benar sudah tidak masuk akal.

Dikatakan Surono, dengan dicabutnya larangan Ekspor diharapkan perusahaan mampu mengekspor sehingga perusahaan juga mampu membeli sawit petani dengan harga yang layak.

Mirisnya lagi pihak pabrik dalam hal membeli  TBS Kelapa Sawit petani itu tidak disesuaikan dengan penetapan harga yang ditetapkan Disbun Provinsi dan pusat.

"Jadi kesannya, semacam ada penetapan harga sepihak oleh PTPN VII karena membeli  tidak mendasarkan  keputusan rapat Disbun provinsi lebih murah di lapangan daripada harga penetapan Disbun sendiri," ungkapnya

Perbandingan harga dilapangan dengan ketetapan Disbun, lanjut Surono, sekitar Rp500 sehingga tidak imbang dengan hasil panen Kelapa Sawit yang dimiliki.

"Kami berharap pemerintah, supaya bapak presiden mendengar hati nurani rakyat, agar ekspor CPO dibuka kembali, hingga para petani dan buruh petani ini bisa menikmati harga TBS Kelapa Sawit yang sesuai, sehingga penderitaan seluruh komponen di persawitan ini berakhir," harapnya.

Asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten Muara Enim, Riswandar mengatakan, terkait dengan adanya penyampaian aspirasi yang dilakukan para petani sawit pihaknya menyambut baik aspirasi masyarakat tersebut.

"Dengan adanya penyampaian aspirasi ini, kita akan berusaha berbuat yang terbaik, hari ini tuntutannya harga Kelapa Sawit anjlok, yang kedua adanya ketidakcocokan dengan PTPN 7 yang menomorduakan Kelapa Sawit dari Muara Enim," ujar Riswandar.

Tindak lanjutnya, kata Riswandar, besok pihaknya akan mengundang PTPN VII, dan perwakilan massa aksi hari ini, untuk kita rapatkan di sini.  Kalaupun PTPN VII yang di sini tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan pihaknya akan melanjutkan ke Lampung

"Harapannya, semua  berjalan dengan baik, dan sesuai harapan masyarakat," pungkasnya.